Ibadah umroh adalah ibadah yang didambakan oleh banyak muslim Indonesia. Banyak orang yang sudah tua , mereka berharap besar bisa menunaikan ibadah umroh sebelum ajal datang. Karena kondisi sekarang ibadah haji yang daftar tunggu sudah lama rata-rata tiap wilayah daftar tunggu sudah di atas 15 tahun.
kabah umroh haji“Saya tidak tahu apakah umur ini akan sampai atau tidak ya untuk menjalankan ibadah haji ? melihat daftar tunggu haji sekarang sudah lama, puluhan tahun. Saya ingin disisa umur ini, saya ingin sampai di depan Ka’bah sebelum ajal menjemput walaupun dengan ibadah umroh ” Begitulah kira-kira yang penulis sering dengar dari beberapa jamaah.

 

Biaya untuk melaksanakan ibadah umroh bisa dibilang tidaklah kecil. Bagi sebagian orang, butuh beberapa tahun untuk menabung sampai terkumpul biayanya. Lalu hal penting apa yang perlu dilakukan oleh jamaah agar bisa melaksanakan ibadah umroh berjalan dengan baik ? jawabannya adalah teliti memilih TRAVEL UMROH. Karena tidak sedikit calon jamaah yang gagal berangkat walaupun sudah lunas membayar biaya umrohnya.

 

Berikut sedikit info yang bisa saya bagi tips dalam memilih travel umroh :

1. “Legalitas” Travel Umroh Resmi Memiliki Ijin Kementrian Agama

Pastikan travel umroh resmi memilki legalitas yang jelas lengkap dan masih berlaku,

]Legalitas travel umroh Jakartaa. Surat Izin Usaha Biro Perjalanan Umum
b. Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata
c. Tanda Daftar Perusahaan
d. NPWP Perusahaan
e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
f. SK Menkeh. Akta Pendirian Perusahaan
g. SK Depag. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Haji Khusus
h. SK Depag. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh
i. Sertifikat Anggota Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI ) atau HIMPUH (Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji)
j. Sertifikat Lembaga Bisnis Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI

 

Daftar Penyelenggara Travel Umroh Resmi yang terdaftar di Kementrian Agama

 

Ijin travel umroh dan haji berlaku 3 tahun, jadi pihak travel berkewajiban untuk memperpanjang ijinnya ke Kementrian Agama jika masa ijinnya sudah habis.

 

Untuk dapat menjadi Travel Umroh Resmi Biro Perjalanan Umrah (Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU) syarat-syaratnya adalah:

  1. Telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementerian/instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
  2. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata;
  3. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana;
  4. Memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
  5. Memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan
  6. Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri

 

 

Sedangkan untuk memperoleh izin sebagai PPIU:

  1. Biro Perjalanan Wisata dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah setelah mendapat izin Direktur Jenderal PHU;
  2. Pemilik/pengelola Biro Perjalanan Wisata harus beragama Islam;

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Biro Perjalanan Wisata mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah (Kemenag Provinsi) yang masa berlakunya tidak lebih dari empat bulan;

b. Copy izin usaha perusahaan yang dilegalisasi Dinas Pariwisata Provinsi atau Pemerintah Daerah setempat;

c. Susunan Pengurus Penyelenggara; d. Surat keterangan domisili; e. Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau garansi bank salah satu bank Pemerintah.

 

Untuk lebih lengkapnya dapat membaca peraturan-peraturan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 396 TAHUN 2003, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI NOMOR D/348 TAHUN 2003, dan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012.